Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Sesuai Regulasi Terbaru, Semua Perangkat Desa Termasuk Kepala Dusun, Harus Bisa Mengoperasikan Komputer

Administrator 15 April 2024 Dibaca 3.194 Kali
Sesuai Regulasi Terbaru, Semua Perangkat Desa Termasuk Kepala Dusun, Harus Bisa Mengoperasikan Komputer

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi (kasie), kepala urusan (kaur), dan kepala dusun (kadus) serta staf. Masing- masing memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah diatur secara detail dalam regulasi.

Kepala dusun adalah pelaksana kewilayahan yang bertugas membantu  kepala desa menjalankan tugas di wilayahnya. Selama ini, kepala dusun  lebih banyak berkutat dengan persoalan teknis kemasyarakatan, semacam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kerjabakti, kematian, dan acara kemasyarakatan lainnya. Jika merujuk kepada regulasi yang lama, seorang kepala dusun juga tidak harus menguasai keterampilan sebagai operator komputer. Keterampilan mengoperasikan komputer tadinya hanya wajib untuk para sekretaris desa, kasie, dan kaur. Akan tetapi, jaman telah berubah dan bergerak cepat ke arah digitalisasi. Hampir semua pekerjaan dan kehidupan Kita saat ini tidak lepas dari computer, hp, dan internet. Tidak terkecuali tugas-tugas di desa.

Menyikapi adanya fenomena tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo bulan Agustus lalu mengesahkan sebuah regulasi terbaru yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbup) nomor 31 tahun 2023. Isi Perbup disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan jaman saat ini dan ke depan, sehingga proses seleksi  menghasilkan perangkat desa yang mumpuni dan mampu merespon tuntutan jaman.

Menurut salinan Perbup nomor 31 tahun 2023 yang diterima oleh Krandegan.id, di pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan seleksi semua perangkat desa, termasuk kadus, wajib menyertakan tes kemampuan mengoperasikan komputer. Meski demikian, ada perbedaan jenis tes untuk sekretaris desa, kasie dan kaur, serta kadus. Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer bagi calon dalam pengangkatan sekretaris desa adalah melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan media presentasi. Bagi calon dalam pengangkatan kepala urusan dan kepala seksi melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka. Sementara itu, bagi calon dalam pengangkatan kepala dusun melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata.

Sebagai tambahan informasi, aplikasi pengolah kata yang lazim digunakan adalah Microsoft Word, sedangkan aplikasi pengolah angka adalah Microsoft Excell, dan aplikasi presentasinya adalah Microsoft Powerpoint.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00