PURWOREJO — Kabar baik datang bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo tengah menyiapkan tambahan anggaran untuk pemberian insentif THR bagi kepala desa dan perangkat desa, dengan total tambahan anggaran mencapai Rp3,258 miliar.

Berdasarkan dokumen perubahan anggaran, terdapat dua pos anggaran yang mengalami penambahan.

Pertama, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bertambah dari semula Rp150.212.234.600 menjadi Rp153.445.559.600. Artinya, terdapat penambahan sebesar Rp3.233.325.000 yang secara khusus dicatat untuk insentif THR Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kedua, Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk SILTAP Staf Perangkat Desa bertambah dari Rp898.284.048 menjadi Rp923.484.048. Pos ini mengalami penambahan sebesar Rp25.200.000, yang dicatat untuk insentif THR staf perangkat desa.

Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk kedua pos tersebut mencapai: Rp3.233.325.000 + Rp25.200.000 = Rp3.258.525.000.

Anggaran Sudah Disiapkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, membenarkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan skema tambahan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa.

Menurut Laksana, hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyarankan adanya penyesuaian regulasi.

“Disarankan untuk mengubah Perbup-nya dari perubahan Perbup ADD menjadi BKK,” kata Laksana saat dihubungi oleh Krandegan.id melalui pesan singkat whatsapp pada Senin (9/11).

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan nomenklatur penganggaran. Pemerintah daerah disarankan menggunakan istilah Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Pemerintah Desa, bukan sekadar nomenklatur THR atau gaji ke-13.

“Disarankan menggunakan nomenklatur Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa,” ujarnya.

Total Tambahan Rp3,258 Miliar

Jika mengacu pada dokumen perubahan anggaran tersebut, tambahan dana yang disiapkan untuk insentif THR mencapai Rp3.258.525.000.

Rinciannya:

1. Rp3.233.325.000 untuk insentif THR Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui tambahan Bantuan Keuangan ADD.
2. Rp25.200.000 untuk insentif THR staf perangkat desa melalui tambahan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk SILTAP.

Laksana mengatakan, anggaran tersebut pada prinsipnya sudah tersedia. Namun, pencairannya masih menunggu penyelesaian proses regulasi dan pembahasan teknis.

“Kalau anggarannya sudah tersedia,” kata Laksana.

Menunggu Perubahan APBDes

Pemkab Purworejo selanjutnya akan memasukkan tambahan penghasilan tersebut dalam proses perubahan APBDes.

“Nanti dimasukkan di perubahan APBDes bersamaan dengan KDMP,” ujar Laksana.

Saat ini, tim penyusun masih mengatur jadwal pembahasan dengan melibatkan OPD terkait.

Ketika ditanya apakah tambahan penghasilan tersebut dapat direalisasikan pada November atau Desember 2026, Laksana belum memberikan kepastian.

“Semoga, karena tim penyusun melibatkan OPD lain. Sekarang sedang kita atur jadwal pembahasannya,” katanya.

Kabar Baik, tetapi Masih Menunggu Proses

Dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp3,258 miliar, rencana pemberian insentif THR bagi kepala desa dan perangkat desa di Purworejo kini memiliki dukungan anggaran yang lebih jelas.

Namun, pencairan tetap menunggu penyelesaian regulasi, pembahasan lintas-OPD, serta proses perubahan APBDes.

Artinya, anggaran sudah disiapkan, tetapi realisasi pencairannya masih menunggu tahapan administratif dan regulasi.

Bagi kepala desa dan perangkat desa di Purworejo, perkembangan ini menjadi kabar positif menjelang akhir tahun 2026.

Kini tinggal menunggu proses regulasi selesai dan tambahan penghasilan tersebut benar-benar masuk ke desa dan dapat direalisasikan kepada aparatur pemerintah desa.