Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Tahun Anggaran Sudah Berjalan, PMK Dana Desa Tak Kunjung Diterbitkan

Administrator 17 Januari 2026 Dibaca 3.822 Kali
Tahun Anggaran Sudah Berjalan, PMK Dana Desa Tak Kunjung Diterbitkan

Memasuki paruh kedua Januari, pemerintah desa di berbagai daerah masih menunggu kepastian pencairan Dana Desa tahun anggaran 2026. Hingga kini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dana Desa belum juga diterbitkan, meski tahun anggaran sudah berjalan.

Kondisi ini menjadi preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Dana Desa digulirkan pada 2015, PMK biasanya sudah diterbitkan pada Desember tahun sebelumnya, sehingga desa memiliki dasar hukum untuk menyusun APBDes dan menjalankan program sejak awal tahun.

Namun tahun ini situasinya berbeda. Hingga pertengahan Januari, desa masih berada dalam ketidakpastian, baik terkait regulasi maupun besaran dana yang akan diterima.

“Ini pertama kalinya sejak Dana Desa ada, kami memasuki tahun anggaran tanpa PMK sebagai dasar penyusunan APBDes” ujar Dwinanto, Kades Krandegan. 

Ketidakjelasan tersebut berdampak langsung pada perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa belum mengetahui secara pasti berapa total Dana Desa yang akan diterima, termasuk alokasi untuk pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang  digadang-gadang menjadi motor penguatan ekonomi desa.

Akibatnya, desa dihadapkan pada kebingungan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hingga kini belum ada kepastian apakah pembangunan gedung dan gudang tersebut harus dimasukkan dalam APBDes 2026, atau justru berada di luar skema anggaran desa. Selain itu, status anggarannya pun belum jelas, apakah masuk dalam pos belanja atau pembiayaan desa.

Kondisi ini membuat pemerintah desa berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, desa dituntut untuk tetap menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan untuk merealisasikan program.

Para kepala desa menilai keterlambatan penerbitan PMK berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, yang berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program.

“Desa bukan menolak kebijakan, tapi butuh kepastian. Tanpa aturan yang jelas, kami tidak berani melangkah karena risiko hukumnya besar,” tambah Dwinanto. 

Pemerintah desa berharap Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK Dana Desa agar roda pemerintahan desa dapat berjalan normal. Kepastian regulasi dinilai penting agar desa dapat menyusun perencanaan secara tepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pembangunan desa tidak kembali tersendat akibat keterlambatan kebijakan.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00