Memasuki paruh kedua Januari, pemerintah desa di berbagai daerah masih menunggu kepastian pencairan Dana Desa tahun anggaran 2026. Hingga kini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dana Desa belum juga diterbitkan, meski tahun anggaran sudah berjalan.
Kondisi ini menjadi preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Dana Desa digulirkan pada 2015, PMK biasanya sudah diterbitkan pada Desember tahun sebelumnya, sehingga desa memiliki dasar hukum untuk menyusun APBDes dan menjalankan program sejak awal tahun.
Namun tahun ini situasinya berbeda. Hingga pertengahan Januari, desa masih berada dalam ketidakpastian, baik terkait regulasi maupun besaran dana yang akan diterima.
“Ini pertama kalinya sejak Dana Desa ada, kami memasuki tahun anggaran tanpa PMK sebagai dasar penyusunan APBDes” ujar Dwinanto, Kades Krandegan.
Ketidakjelasan tersebut berdampak langsung pada perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa belum mengetahui secara pasti berapa total Dana Desa yang akan diterima, termasuk alokasi untuk pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penguatan ekonomi desa.
Akibatnya, desa dihadapkan pada kebingungan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hingga kini belum ada kepastian apakah pembangunan gedung dan gudang tersebut harus dimasukkan dalam APBDes 2026, atau justru berada di luar skema anggaran desa. Selain itu, status anggarannya pun belum jelas, apakah masuk dalam pos belanja atau pembiayaan desa.
Kondisi ini membuat pemerintah desa berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, desa dituntut untuk tetap menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan untuk merealisasikan program.
Para kepala desa menilai keterlambatan penerbitan PMK berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan desa secara keseluruhan. Jika dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin akan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, yang berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program.
“Desa bukan menolak kebijakan, tapi butuh kepastian. Tanpa aturan yang jelas, kami tidak berani melangkah karena risiko hukumnya besar,” tambah Dwinanto.
Pemerintah desa berharap Kementerian Keuangan segera menerbitkan PMK Dana Desa agar roda pemerintahan desa dapat berjalan normal. Kepastian regulasi dinilai penting agar desa dapat menyusun perencanaan secara tepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pembangunan desa tidak kembali tersendat akibat keterlambatan kebijakan.