Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Menteri Keuangan Gelontorkan Rp 16 Triliun ke Bank Himbara untuk Modal Koperasi Desa Merah Putih

Administrator 02 September 2025 Dibaca 4.399 Kali
Menteri Keuangan Gelontorkan Rp 16 Triliun ke Bank Himbara untuk Modal Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025, yang membuka jalan bagi penyaluran dana sebesar Rp 16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada koperasi desa/kelurahan Merah Putih melalui bank-bank BUMN. Regulasi tersebut diundangkan pada Senin (1/9)  kemarin.

PMK tersebut menyebutkan bahwa dana SAL akan ditempatkan pada bank-bank Himbara  yakni:

  1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  2. Bank Negara Indonesia (BNI)
  3. Bank Mandiri
  4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Keempat bank ini akan bertugas menyalurkan pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dengan suku bunga rendah sekitar 6% per tahun, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6–8 bulan, menyesuaikan kapasitas usaha koperasi masing-masing  .

Mekanisme Alokasi Dana SAL adalah sebagai berikut :

  1. Pemindahbukuan dana sebanyak Rp 16 triliun dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam bentuk rupiah .
  2. Dana kemudian dianggarkan sebagai bagian dari pembiayaan dalam subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan .
  3. Penempatan dana tersebut dicatat sebagai investasi pemerintah non‑permanen dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 .

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yaitu percepatan pembentukan dan pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi desa, swasembada pangan, dan pemerataan pembangunan dari tingkat desa ke pusat  .

Sri Mulyani menegaskan bahwa penyaluran dana akan dilakukan dengan menjaga tata kelola yang baik, termasuk pelaksanaan due diligence oleh bank untuk memastikan kelayakan koperasi penerima dana sekaligus menjaga stabilitas likuiditas perbankan  .

Rencananya, Pemerintah sampai tahun 2026 akan menempatkan  anggaran hingga 83 Triliun Rupiah untuk modal Koperasi Desa Merah Putih.

 

Dokumen Lampiran

175687997628425.pdf

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00