Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Ini Syarat yang Harus Kamu Penuhi Jika Ingin Mendaftar Sebagai Kepala Desa di Purworejo

Administrator 26 November 2025 Dibaca 22.520 Kali
Ini Syarat yang Harus Kamu Penuhi Jika Ingin Mendaftar Sebagai Kepala Desa di Purworejo

Sebentar lagi, Kabupaten Purworejo akan menggelar hajat besar berupa Pilkades serentak di 340 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Tahapan Pilkades serentak direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2026, mulai dari sosialisasi, pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, sampai pemilihan dan penetapan. Kepala desa di 340 desa tersebut akan habis masa jabatannya pada tanggal 8 Mei 2027. Adapun jadwal pemilihan masih menunggu kepastian, antara akhir 2026 atau awal 2027.

Untuk menjamin bahwa calon yang maju adalah figur terbaik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengatur persyaratan calon Kepala Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022.

Berikut adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa :

  1. Warga Negara Republik Indonesia. Pendaftar  harus memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara sah.
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Calon harus memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agama yang dianut.
  3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga keutuhan NKRI, dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Pendidikan minimal tamat SMP atau sederajat. Kualifikasi pendidikan dasar diperlukan untuk mendukung kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.
  5. Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar. Usia ini dianggap sebagai batas minimal kedewasaan dalam memimpin.
  6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat pernyataan resmi.
  7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih
    Kecuali telah selesai menjalani masa pidana selama 5 tahun atau lebih, serta bersedia mengumumkan secara jujur kepada publik dan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang.
  9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan.
  10. Berbadan sehat. Dibuktikan dengan surat keterangan medis dari fasilitas kesehatan yang berwenang.
  11. Bebas narkoba. Dibuktikan melalui tes yang sah dari lembaga kesehatan atau instansi terkait.
  12. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan.
  13. Berkelakuan baik. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  14. Mendapatkan izin tertulis dari atasan atau pejabat berwenang.
    Berlaku bagi calon yang berstatus sebagai : Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pegawai BUMN atau BUMD.
  15. Bersedia bertempat tinggal di desa yang dipimpin selama masa jabatan. Hal ini untuk memastikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Persyaratan di atas yang mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemungkinan akan segera direvisi sejalan dengan disahkannya UU Nomor 3 tahun 2024 yang merupakan revisi atas UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Revisi terbatas kemungkinan di point yang mengatur  periodisasi jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Juga di point batas maksimal seseorang menjabat sebagai Kepala Desa yang saat ini hanya maksimal dua kali dari sebelumnya bisa tiga kali (kecuali bagi Kades yang sedang menjabat di periode kedua, bisa menjabat sekali lagi).

Dengan ditetapkannya persyaratan ini, diharapkan proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas. Masyarakat pun didorong untuk turut mengawasi dan memastikan bahwa setiap calon memenuhi ketentuan yang berlaku.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi warga desa yang ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pencalonan sebagai Kepala Desa.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00