Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Dari 555 ke 160 KPM, BLT Desa di Bayan Rontok 71 Persen

Administrator 17 Maret 2026 Dibaca 4.170 Kali
Dari 555 ke 160 KPM, BLT Desa di Bayan Rontok 71 Persen

Bayan, Purworejo — Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kecamatan Bayan mengalami penurunan drastis pada tahun 2026. Jumlah penerima yang pada tahun 2025 mencapai 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini tinggal 160 KPM dari total 25 desa yang ada. 

Dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, total anggaran BLT DD tahun 2025 tercatat sekitar Rp1.998.000.000. Namun pada tahun 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp576.000.000. Penurunan ini setara dengan sekitar 71,2 persen, baik dari sisi jumlah penerima maupun total anggaran.

Penurunan tajam tersebut tidak terlepas dari merosotnya alokasi Dana Desa. Jika pada tahun sebelumnya rata-rata desa di Kecamatan Bayan menerima Dana Desa berkisar antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar, maka pada tahun 2026 hanya sekitar Rp300 juta per desa. Penurunan ini diperkirakan berada pada kisaran 57 hingga 70 persen.

Kondisi ini memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian kebijakan. Salah satu yang paling terasa adalah pengurangan jumlah penerima BLT DD agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran desa.

“Situasinya memang berat. Dengan dana yang jauh berkurang, kami harus benar-benar selektif agar bantuan tepat sasaran,” ujar Kades Krandegan, Dwinanto. 

Penetapan penerima BLT DD dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di masing-masing desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Prioritas diberikan kepada warga miskin ekstrem dan kelompok rentan.

Beberapa desa masih mencatat jumlah penerima relatif tinggi, seperti Desa Besole dengan 20 KPM, Desa Kalimiru sebanyak 15 KPM, serta Desa Grantung dan Sambeng masing-masing 12 KPM. Sementara itu, Desa Krandegan hanya menetapkan 1 KPM, menjadi yang paling sedikit di wilayah tersebut.

Meski jumlah penerima berkurang drastis, pemerintah desa berharap program BLT Dana Desa tetap mampu menjadi bantalan sosial bagi warga yang paling membutuhkan. Namun, penurunan ini sekaligus menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat berdampak langsung hingga ke masyarakat desa.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00