Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Dari 555 ke 160 KPM, BLT Desa di Bayan Rontok 71 Persen

Administrator 17 Maret 2026 Dibaca 4.171 Kali
Dari 555 ke 160 KPM, BLT Desa di Bayan Rontok 71 Persen

Bayan, Purworejo — Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kecamatan Bayan mengalami penurunan drastis pada tahun 2026. Jumlah penerima yang pada tahun 2025 mencapai 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini tinggal 160 KPM dari total 25 desa yang ada. 

Dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, total anggaran BLT DD tahun 2025 tercatat sekitar Rp1.998.000.000. Namun pada tahun 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp576.000.000. Penurunan ini setara dengan sekitar 71,2 persen, baik dari sisi jumlah penerima maupun total anggaran.

Penurunan tajam tersebut tidak terlepas dari merosotnya alokasi Dana Desa. Jika pada tahun sebelumnya rata-rata desa di Kecamatan Bayan menerima Dana Desa berkisar antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar, maka pada tahun 2026 hanya sekitar Rp300 juta per desa. Penurunan ini diperkirakan berada pada kisaran 57 hingga 70 persen.

Kondisi ini memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian kebijakan. Salah satu yang paling terasa adalah pengurangan jumlah penerima BLT DD agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran desa.

“Situasinya memang berat. Dengan dana yang jauh berkurang, kami harus benar-benar selektif agar bantuan tepat sasaran,” ujar Kades Krandegan, Dwinanto. 

Penetapan penerima BLT DD dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di masing-masing desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Prioritas diberikan kepada warga miskin ekstrem dan kelompok rentan.

Beberapa desa masih mencatat jumlah penerima relatif tinggi, seperti Desa Besole dengan 20 KPM, Desa Kalimiru sebanyak 15 KPM, serta Desa Grantung dan Sambeng masing-masing 12 KPM. Sementara itu, Desa Krandegan hanya menetapkan 1 KPM, menjadi yang paling sedikit di wilayah tersebut.

Meski jumlah penerima berkurang drastis, pemerintah desa berharap program BLT Dana Desa tetap mampu menjadi bantalan sosial bagi warga yang paling membutuhkan. Namun, penurunan ini sekaligus menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat berdampak langsung hingga ke masyarakat desa.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00