PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Sebanyak 340 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak, sementara tiga desa lainnya akan menyelenggarakan Pilkades antarwaktu (PAW).

Sebagai langkah awal, Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. mengumpulkan para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam kegiatan pengarahan yang berlangsung di Pendopo Bupati Purworejo, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Purworejo. Hadir pula Kapolres Purworejo AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A., Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Tunaryo, S.Sos., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat.

Materi pembekalan disampaikan oleh dua pejabat, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Laksana Sakti, A.P., M.Si., serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purworejo, Ahmad Jainudin, S.IP., M.M.

Kegiatan pengarahan ini bertepatan dengan dimulainya tahapan Pilkades serentak dan Pilkades antarwaktu di Kabupaten Purworejo. Tahapan penyelenggaraan mulai dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, sedangkan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 22 Februari 2027.

Dengan total 343 desa yang akan mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Purworejo pada 2027 memiliki cakupan yang cukup besar. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintahan desa.

Waktu sekitar tiga setengah bulan menuju hari pemungutan suara menjadi periode penting bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari administrasi, pemahaman regulasi, kesiapan kelembagaan, hingga aspek teknis dan pengamanan.

Bupati Berharap Pilkades Berjalan Aman dan Demokratis

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purworejo berharap pelaksanaan Pilkades serentak maupun Pilkades antarwaktu di Kabupaten Purworejo dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan demokratis.

Bupati juga berharap seluruh pihak, khususnya BPD, Kepala Desa, dan Pj Kepala Desa, dapat menjaga komunikasi, koordinasi, serta kondusivitas di wilayah masing-masing.

Perbedaan pilihan dalam Pilkades hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai kepala desa harus dapat diterima dan didukung bersama demi keberlanjutan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pilkades, pada hakikatnya, merupakan pesta demokrasi masyarakat desa, bukan ajang permusuhan. Karena itu, semangat persaudaraan dan kerukunan harus tetap menjadi prioritas, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Menjaga Kondusivitas dan Netralitas Desa

Pilkades bukan sekadar proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa. Di dalamnya terdapat proses demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dan berpotensi menghadirkan dinamika sosial di tengah kehidupan warga.

Dalam konteks tersebut, peran Ketua BPD, Kepala Desa, dan Pj Kepala Desa menjadi sangat penting.

BPD harus menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Desa maupun Pj Kepala Desa memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik agar tidak terganggu oleh dinamika politik desa.

Netralitas aparatur, transparansi penyelenggaraan, serta kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Dukungan Forkopimda, OPD terkait, dan para camat diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengantisipasi potensi persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pilkades 2027 akan menjadi momentum penting bagi 343 desa di Kabupaten Purworejo. Lebih dari sekadar memilih pemimpin baru, hasil dari proses demokrasi tersebut akan turut menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan Pilkades tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara pada 22 Februari 2027, tetapi juga dari bagaimana seluruh prosesnya berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan tetap menjaga persatuan masyarakat desa.