PURWOREJO — Di sejumlah gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Purworejo, aktivitas usaha memang sudah berjalan. Namun angka omzet yang ditemukan di lapangan menunjukkan tantangan lain: pendapatan usaha masih sangat kecil dibandingkan beban biaya tenaga kerja.

Berdasarkan pengecekan lapangan Krandegan.id, dari 52 KDMP yang telah beroperasi di Purworejo, omzet harian yang ditemukan berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.

Di sisi lain, setiap KDMP harus menanggung sekitar enam karyawan, dengan rata-rata gaji sekitar Rp1,9 juta per orang per bulan. Dengan komposisi tersebut, kebutuhan gaji satu KDMP mencapai sekitar Rp11,4 juta per bulan.

Angka itu belum termasuk listrik, air, internet, transportasi, administrasi, pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya.

Omzet Tak Sampai Separuh Beban Gaji

Jika menggunakan angka tengah omzet Rp200 ribu per hari dan asumsi operasional 30 hari dalam sebulan, satu KDMP menghasilkan omzet sekitar Rp6 juta per bulan. Bandingkan dengan kebutuhan gaji enam karyawan sebesar Rp11,4 juta.

Artinya, omzet bulanan bahkan belum mencapai separuh kebutuhan gaji. Namun omzet bukanlah keuntungan. Dari omzet tersebut masih harus dikurangi harga pokok barang dan berbagai biaya untuk menghasilkan penjualan.

Karena itu, kemampuan riil KDMP untuk membayar karyawan sesungguhnya lebih rendah lagi.

Jika margin bersih usaha, sebagai ilustrasi, sebesar 10 persen, omzet Rp6 juta hanya menghasilkan sekitar Rp600 ribu keuntungan. Nilai tersebut hanya sebagian kecil dari kebutuhan gaji Rp11,4 juta.

Perhitungan ini merupakan simulasi berdasarkan angka temuan lapangan, bukan laporan keuangan resmi seluruh KDMP.

Beban Rp592,8 Juta Sebulan

Jika angka enam karyawan dan gaji rata-rata Rp1,9 juta digunakan sebagai gambaran untuk 52 KDMP, maka kebutuhan gaji secara keseluruhan mencapai: 52 × 6 × Rp1,9 juta = Rp592,8 juta per bulan. Dalam setahun, nilainya mencapai sekitar Rp7,11 miliar.

Sementara jika omzet rata-rata berada pada angka Rp200 ribu per hari, total omzet 52 KDMP hanya sekitar Rp312 juta per bulan.

Dengan asumsi tersebut, total kebutuhan gaji bahkan mencapai hampir dua kali lipat omzet.

Sekali lagi, perhitungan ini tidak berarti seluruh 52 KDMP memiliki omzet persis Rp200 ribu per hari. Angka tersebut digunakan untuk menggambarkan skala persoalan berdasarkan kisaran omzet yang ditemukan Krandegan.id.

Gaji Pegawai dari Pendapatan Usaha

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemerintah sebelumnya telah membedakan sumber pembiayaan gaji manajer dan pegawai KDMP.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pegawai KDMP diharapkan memperoleh gaji dari pendapatan usaha koperasi, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing koperasi.

Sementara untuk manajer, pemerintah menyiapkan skema berbeda. Gaji manajer KDMP ditanggung APBN selama dua tahun pertama.

Pembedaan ini menimbulkan pertanyaan ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya KDMP dengan omzet harian yang masih sangat rendah.

Jika omzet hanya Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per hari, bagaimana koperasi membiayai enam karyawan sekaligus biaya operasional dasar?

Agrinas dan Pertanyaan Sumber Dana

Pengecekan Krandegan.id sebelumnya juga menemukan adanya pembayaran gaji karyawan KDMP melalui transfer dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas).

Fakta tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa sumber uangnya berasal dari APBN. Pihak yang melakukan transfer tidak selalu sama dengan sumber akhir pembiayaan.

Namun mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Jika pegawai seharusnya digaji dari pendapatan usaha koperasi, sementara pendapatan usaha belum mencukupi, dari pos mana Agrinas membayarkan gaji tersebut?

Apakah pembayaran itu merupakan bagian dari biaya operasional masa awal KDMP? Apakah ada mekanisme talangan? Atau terdapat sumber pembiayaan lain yang memang disiapkan pemerintah?

Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk melihat apakah beban gaji tersebut benar-benar telah menjadi tanggung jawab koperasi atau masih ditopang oleh skema pembiayaan pada tahap awal.

Bukan Hanya Persoalan Gaji

Beban keuangan KDMP sebenarnya tidak berhenti pada gaji.

Sebuah gerai membutuhkan listrik, air, internet, transportasi, administrasi, pemeliharaan peralatan, kebersihan dan berbagai biaya lainnya.

Dengan omzet Rp200 ribu per hari, misalnya, omzet sebulan sekitar Rp6 juta. Jika enam karyawan saja membutuhkan Rp11,4 juta, maka koperasi sudah menghadapi defisit sebelum membayar biaya lainnya.

Kondisi tersebut membuat persoalan KDMP bukan sekadar soal berapa besar omzet hari ini, melainkan bagaimana koperasi dapat mencapai skala usaha yang mampu membiayai dirinya sendiri.

Menguji Model Bisnis

KDMP dibangun dengan tujuan memperkuat perekonomian desa dan menjadi lembaga ekonomi yang berkelanjutan.

Karena itu, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan hanya jumlah gerai yang berdiri atau jumlah karyawan yang direkrut.

Yang lebih menentukan adalah kemampuan koperasi menghasilkan surplus usaha setelah seluruh biaya dibayarkan.

Untuk itu, data yang dibutuhkan sebenarnya sederhana: berapa omzet setiap KDMP, berapa harga pokok penjualan, berapa laba kotor, berapa biaya operasional, berapa beban gaji, dan berapa surplus atau defisit setiap bulan.

Tanpa angka tersebut, publik hanya bisa melihat gerai yang buka tanpa mengetahui apakah kegiatan usahanya benar-benar sehat. Temuan 52 KDMP di Purworejo memberikan gambaran awal mengenai persoalan itu.

Ketika omzet masih ratusan ribu rupiah per hari, sementara beban gaji mencapai belasan juta rupiah per bulan, pertanyaan tentang siapa yang menanggung selisihnya menjadi tak terhindarkan.

Pada akhirnya, keberlanjutan KDMP akan ditentukan bukan oleh besarnya modal awal atau banyaknya gerai yang dibangun, melainkan oleh satu hal yang paling sederhana dalam bisnis: apakah pendapatan usaha mampu membayar biaya usaha.